BERITA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi, yang menekankan implementasi manajemen ASN berbasis merit, artinya pengelolaan dan penempatan ASN didasarkan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penerapan asesmen kompetensi menjadi momentum babak baru manajemen kepegawaian di era keterbukaan. Asesmen kompetensi diyakini akan melahirkan pegawai profesional yang ditandai dengan keunggulan kompetensi, kekuatan komitmen, dan kekokohan integritas.

Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Universitas Lambung Mangkurat adalah satu-satunya divisi unit resmi yang berada di Universitas Lambung Mangkurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Universitas Lambung Mangkurat dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 229/UN8/KP/2016 yang memiliki fokus pada pelayanan dan penyediaan jasa asesmen kompetensi (assessment center) dan pengembangan kompetensi manajerial baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat umum lainnya.

Pembentukan badan/organisasi Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Universitas Lambung Mangkurat (PPAK ULM) memiliki dasar yang kuat sebagai badan yang resmi di bawah ULM karena telah berdasarkan pertimbangan dan penyesuaian dengan Permenristekdikti No. 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat, Permenristekdikti No. 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti dan Permenristekdikti no. 43 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat. PPAK ULM berkedudukan langsung di bawah Universitas Lambung Mangkurat, melalui LPPM ULM.

Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi Universitas Lambung Mangkurat mencoba memberikan kontribusi nyata dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan turut serta membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik di masyarakat.